ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 – 2020
Keywords:
Prosedur, Pemungutan Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Prosedur Penetapan Target Pajak RestoranAbstract
Bisa dilihat dari komponen pajak di daerah tersebut, Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial bagi Kabupaten Minahasa Utara, dan banyak memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Minahasa Utara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pajak Restoran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan dan Peraturan Daerah yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Minahasa Utara, dan data sekunder, yang didapatkan dari pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Prosedur pemungutan Pajak Restoran. (2) Prosedur penetapan Target Pajak Restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Restoran dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya di Kabupaten Minahasa Utara. Namun, pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) masih perlu mensosialisasikan kepada Wajib Pajak agar para Wajib Pajak dapat menyadari kewajiban mereka dalam membayar pajak, khususnya Pajak Restoran, sehingga pendapatan asli daerah dapat terus konsisten dan meningkat.
Kata Kunci: Prosedur, Pemungutan Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Prosedur Penetapan Target Pajak Restoran.
References
Amir Hidayatulloh. 2019. Teori pendukung pemungutan pajak. http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/teori-pendukung-pemungutan-pajak/, diakses 22 Oktober 2023.
Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., dan Walandouw, S. K. 2018. Analisis efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota tomohon. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04).
Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
Christian Katuuk. Personal Interview.
Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak daerah: pajak daerah dan retribusi daerah. Penerbit Ub Press: Malang
Fitriya. 2023. Jenis pajak daerah, tarif, dan ketentuan pembayarannya. https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-daerah-beserta-tarifnya/, diakses 16 September 2023.
George, R, Terry, Leslie W. Rue. 2003. Dasar-dasar manejemen. Penerbit PT. Bumi Aksara: Jakarta.
Hernawati, E. (2020). Pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kota X. Jurnal E-Bis, 4(1), 25-31.
Hikam, M., Pramukty, R., dan Yulaeli, T. 2023. Pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Bekasi. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(1), 147-159.
Khusnul, L., dan Ugie, Y. 2018. Pelayanan restoran dalam menciptakan kepuasan pelanggan. https://doi.org.10.31227/osf.io/tg4ma, diakses 23 Oktober 2023
Kurian, G., dan Muzumdar, M Prathamesh. 2017. Restaurant formality and customer service dimensions in the restaurant industry: An empirical study (Atlantic Marketing Journal: Vol. 6: No. 1, Article 6).
Kusnanto. 2019. Belajar pajak. Penerbit Mutiara Aksara: Semarang.
Mardiasmo. 2018. Perpajakan edisi revisi tahun 2018. Penerbit Andi: Yogyakarta.
Mardiasmo. 2019. Perpajakan edisi 2019. Penerbit Andi: Yogyakarta.
Mewo, A., Tinangon, J. J., dan Elim, I. 2021. Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pajak daerah di kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(2).
OCBC NISP. 2023. 3 Sistem Pemungutan pajak di Indonesia yang wajib diketahui.
https://www.ocbc.id/id/article/2023/12/19/sistem-pemungutan-pajak, diakses 22 Oktober 2023.
Oktaviani, P. 2022. Tinjauan pemungutan pajak restoran dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten Bogor.
Phaureula Artha Wulandari, dan Emy Iryanie, 2018. Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Penerbit Deepublish: Yogyakarta.
Pongoh, M. C. 2022. Analisis potensi, efektivias dan kontribusi penerimaan pajak restoran di kabupaten Minahasa Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 993-1002.
Putri, V. A., dan Ma'ruf, M. F. 2023. Efektifitas penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surabaya tahun 2016-2020. Publika, 1517-1528.
Resmi, Siti. 2019. Perpajakan teori dan kasus edisi 11 buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
Riftiasari, D. 2019. Pengaruh restitusi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Moneter, 6(1), 63-68.
Rorimpandey, M. D. 2022. Evaluasi prosedur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di BPKD Kota Kotamobagu. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 6(1), 399-406.
Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. 2007. Research methods for business students. 4th Edition, Financial Times Prentice Hall, Edinburgh Gate, Harlow.
Sembor, N., Gamaliel, H., dan Mawikere, L. M. (2023). Analisis sistem dan prosedur penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 11(3), 599-608.
Mccombes, S. 2019. Research Design.: Kenya.
Silaen, S. 2018. Metode Penelitian sosial untuk penulisan skripsi dan tesis. Penerbit In Media: Bogor.
Soekidjo Notoatmodjo. 2018. Metodologi penelitian kesehatan. Penerbit PT. Rineka Cipta: Jakarta.
Sugiyono. 2018. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, r&d. Penerbit Alfabeta.
Bandung.
Tangian, Diane. 2019. Tahapan pelayanan di restoran. Penerbit Polimdo Press
Manado.
Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Pusat: Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat: Jakarta.
Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah Pusat: Jakarta.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Pemerintah Pusat: Jakarta.
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pemerintah Pusat: Jakarta.
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah: Minahasa Utara.
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 6a Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perlaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati: Minahasa Utara.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pemerintah Pusat: Jakarta.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran. Peraturan Menteri: Jakarta.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah: Minahasa Utara.
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perlaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Bupati: Minahasa Utara.
Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Pusat: Jakarta.
Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Pusat: Jakarta.
Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat: Jakarta.
Vecki Adi Siwu, SS. Personal Interview.
Waworundeng, V., Elim, I., dan Budiarso, N. S. (2018). Analisis perbandingan potensi dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2014- 2017 (Studi pada badan keuangan kabupaten Minahasa Utara). going concern: jurnal riset akuntansi, 13(04)
Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Manado
Wikipedia.
